3 Tahun Reformasi, MaTA: Banyak Sistem yang Belum Berjalan Maksimal

  • Whatsapp

Sudah 23 tahun berlalu Indonesia memperingati momen reformasi. Hal itu ditandai dengan lengsernya tampuk kepresidenan Soeharto setelah berkuasa selama lebih dari 30 tahun. Kemundurannya tersebut tak lain karena desakan yang dilakukan secara terus-menerus oleh gerakan reformasi yang dilakukan oleh para mahasiswa kala itu.

Berkaca dari masalah besar yang terjadi 23 tahun silam itu, Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menilai bangsa ini belum mampu beranjak dari berbagai masalah masa lalu. Hal itu ditandai dengan adanya lembaga-lembaga yang dibentuk oleh pemerintah tidak mampu menjalankan tugas dengan efektif.

Seperti halnya lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan berbagai macam lembaga yang dibentuk pasca reformasi.

“Kalau secara sistem kita sebenarnya pasca reformasi sudah ada Komnas HAM, sudah ada KPK, dan juga pasca reformasi kita juga sudah ada semacam tim penegakan hukum sektor sumber daya alam. Tapi badan-badan ini ataupun instansi-instansi ini hari ini tidak efektif,” kata Koordinator MaTA, Alfian kepada readers.ID, Sabtu (22/5/2021).

Tidak efektifnya sejumlah lembaga tersebut dinilai karena adanya peran pihak-pihak tertentu yang bermain agar setiap langkah yang dilakukan oleh lembaga itu tidak berjalan dengan semestinya, atau adanya penjegalan.

Menurut Alfian, masa awal reformasi atau pasca orde baru sebenarnya menjadi babak baru dalam membangun tatanan negara. Terutama dalam konteks tata kelola sistem negara.

“Selama ini kita tahu bahwa dalam kondisi pasca orde baru itu, isu yang paling sering muncul adalah isu korupsi, isu pelanggaran HAM kan, dan juga isu pengrusakan lingkungan,” kata Alfian.

Ketiga isu tersebut, kata Alfian, menjadi peristiwa yang terus berulang. Sehingga pada pasca reformasi muncul semacam cara untuk mencoba membangun sistem kembali, supaya apa yang terjadi pada masa orde baru tidak terulang dikemudian hari.

Namun, pasca reformasi itu korupsi sudah terjadi secara sistem, mulai dari sistem pemerintahan bahkan ada upaya untuk dibudayakan. Padahal, kata dia, korupsi bukanlah suatu budaya.

Alfian menuturkan, secara sistem pada posisi hari ini ada kesan yang sangat kental sekali akan korupsi, yakni adanya upaya-upaya melemahkan secara sistem supaya korupsi atau agenda pemberantasan kurupsi tidak berjalan maksimal.

Sebab, diketahui pasca reformasi salah satu sistem yang dibangun oleh negara adalah mencegah dan melakukan penindakan terhadap kasus-kasus korupsi tanpa pandang bulu, siapapun yang melakukan itu.

“Nah proses hari ini kalau kita lihat bahwa apa yang terjadi pelemahan terhadap KPK yang sekarang ini jelas memberi pesan bahwa ada upaya pihak-pihak tertentu ingin mengembalikan korupsi ini pada masa orde baru,” tutur Alfian.

Ia menilai, hari ini seluruh elemen bangsa sudah tidak sepakat lagi untuk kembali lagi kepada masa orde baru. Karena pada masa orde baru korupsi terus merajalela, bahkan tanpa ada proses pengungkapan dan proses penangkapan terhadap para pelaku.

Dikatakannya, pelemahan yang terjadi pada KPK  tidak hanya dimulai sejak proses rekrutmen calon pimpinan, tapi mulai dari terjadinya perfesian undang-undang KPK sendiri, salah satunya bahwa seluruh pegawai KPK diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Terakhir kita tahu bahwa disahkannya undang-undang nomor 19 tahun 2019 bahwa seluruh pegawai KPK itu menjadi aparatur sipil negara. Nah ini sebenarnya upaya-upaya pelemahan walaupun kita tahu ini adalah karya dari partai politik. Walaupun beberapa politisi di Senayan mengatakan bukan upaya pelemahan,” pungkasnya.

Penulis: Rianza Alfandi

Pos terkait