Bermain Vaksin Ala ASN Dinkes dan Rutan di Sumut

  • Whatsapp

Korupsi dan suap seolah telah melekat di banyak sektor, tak terkecuali di ranah penanggulangan pandemi COVID-19. Di masa sulit seperti ini saja, masih saja ada oknum nakal yang mencari kesempatan dari penderita.

Kasus dugaan jual beli vaksin Covid-19 secara ilegal yang diungkap Direktorat Kriminal Umum (Dit Reskrimum) Kepolisian Daerah Sumatra Utara adalah gambaran nyata dari bobroknya mentalitas sebagian aparatur pemerintahan.

Parahnya lagi, empat pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian, tiga di antaranya merupakan aparatur sipil negara (ASN) instansi tingkat provinsi di Sumut.

Di antaranya, dua ASN Dinas Kesehatan Provinsi Sumut berinisial SH dan KS, seorang ASN Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Provinsi Sumut berinisial IW. Sementara satu orang lainnya adalah berinisial SW, seorang agen properti di Sumut.

Penetapan status tersangka yang disampaikan langsung oleh Kapolda Sumut, Irjen Pol RZ Panca Putra, pada Jumat (22/5/2021), di Mapolda Sumut. Status itu diputuskan usai penyelidikan sementara.

“Kita sudah menetapkan empat orang tersangka,” kata Panca.

Dalam kasus ini, jelas Panca, keempatnya dianggap melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menerima suap pada pelaksanaan distribusi dan pemberian vaksin Covid-19 kepada masyarakat.

“Dengan cara menerima imbalan uang,” ungkapnya.

Padahal, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo pada Rabu (16/12/2020) silam pernah mengumumkan bahwa pemerintah berkomitmen menyediakan vaksin Covid-19 secara gratis kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Namun, terkuaknya kasus korupsi ini berbanding terbalik dengan pernyataan yang disampaikan presiden. Banyak kalangan memandang ini dampak rendahnya mentalitas sebagian masyarakat sehingga mudah tergiur dengan pundi-pundi rupiah.

Kongkalikong Vaksin untuk Pegawai Pelayanan Publik

Praktik suap ini dikatakan Panca, terungkap setelah pihak kepolisian menerima informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan jual beli vaksin yang melibatkan ASN.

Polisi lalu menyelidiki kebenaran dari informasi yang diterima. Hasilnya, pada Selasa (18/5/2021) lalu, petugas mendapati adanya aktivitas vaksinasi di salah satu tempat di Perumahan Jati Residence, Medan.

Vaksinasi yang dijalankan oleh CHS dan EN, dua tenaga kesehatan yang jadi vaksinator dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan, di Tanjung Gusta, Medan, diikuti 50 warga.

Setelah dilakukan pemeriksaan, belakang diketahui bahwa kegiatan itu tidak sesuai peruntukannya. Vaksinasi hanya dilakukan kepada beberapa warga dari perumahan yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Medan Perjuangan tersebut.

Tidak hanya itu, warga yang terlibat sebagai peserta vaksinasi ternyata juga harus membayar uang sebesar Rp250 ribu per orang agar cairan Vaksin Sinovac bisa disuntikkan ke dalam tubuh mereka.

Penyelidikan pun dilakukan lebih mendalam hingga diketahui bahwa ada empat oknum –untuk saat ini– yang diduga sebagai dalang dari aktivitas terlarang tersebut. Mereka adalah IW, KS, SW, dan SH.

Asal usul vaksin yang digunakan dalam kegiatan vaksinasi ilegal itu pun diketahui usai keempat tersangka ditangkap Dit Reskrimum Polda Sumut. Vaksin itu ternyata seharusnya diperuntukkan kepada para pegawai pelayanan publik dan warga binaan di Rutan Kelas I Medan.

“Di mana vaksin yang diberikan seharusnya diberikan kepada pelayan publik di rutan di Tanjung Gusta dan para warga binaan yang ada di sana. Tetapi itu tidak disalurkan ke sana, namun diberikan kepada masyarakat yang membayar,” ujar Panca.

Seperti diketahui, vaksinasi Covid-19 awal pada Januari hingga April 2021, diprioritas kepada para tenaga kesehatan, anggota TNI/Polri, dan aparatur pemerintah yang terdepan menangani pandemi corona.

Peran Oknum Nakal

Tiga pria dan satu perempuan tampak mengenakan baju kaos merah maron bertuliskan ‘Tahanan Polda Sumut’ di belakangnya.

Mereka hanya bisa berjalan tertunduk di bawah pengawalan petugas kepolisian saat dihadirkan di lapangan Mapolda Sumut. Pria dan perempuan tersebut adalah SW, IW, KS, dan SH, tersangka kasus dugaan suap berupa jual beli vaksin Covid-19 secara ilegal.

Dalam menjalankan aksinya mereka memiliki peran masing-masing. Tersangka SW, dikatakan Panca, berperan sebagai orang yang mengkoordinir, mengumpulkan masyarakat, dan menyampaikan bahwa ada pemberian vaksin.

Dia lah orang pertama yang diminta oleh oknum masyarakat –ingin divaksin– untuk mencari dan membuat kegiatan vaksinasi ilegal.

“Awalnya, temannya teman mencari saya untuk menjembatani teman-teman yang sangat ingin diberikan vaksin. Setelah tanggal dan tempat ditentukan makanya vaksin terlaksana,” ungkap SW memberikan keterangan dalam konferensi pers.

Dari SW beranjak ke tersangka IW. Pria berprofesi sebagai dokter di Rutan Kelas I Medan tersebut berperan sebagai salah seorang penerima aliran dana dari uang warga yang ingin vaksin.

Tidak hanya sebagai penerima dana, IW juga berperan sebagai pengambil vaksin dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumut tanpa harus mengurus surat permohonan.

“Benar saya menerima aliran dana, itu diberikan secara tunai dan ada yang non tunai. Vaksin saya ambil dari dinas kesehatan,” akui IW.

“Untuk permohonan itu biasanya untuk rutan, tetapi yang untuk sosial itu saya mohon secara lisan kepada SH dengan menghadap ke kantornya,” imbuh IW memberikan keterangan.

Ada disebutkannya Dinas Kesehatan Provinsi Sumut, menyeret dua ASN dari instansi tersebut, yakni KS selaku dokter dan SH selaku kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi.

Keduanya diduga berperan sebagai pelancar keluarnya vaksin yang diproduksi perusahaan farmasi asal Cina, Sinovac tersebut dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumut.

Malah, tersangka KS dikatakan Kapolda Sumut ditetapkan sebagai tersangka karena telah menerima suap dari dana kegiatan vaksinasi ilegal itu. Sedangkan SH masih ditelusuri sejauh mana keterlibatannya.

Di konferensi pers itu, juga dihadirkan CHS, salah  seorang vaksinator yang sebelumnya didapati petugas sedang melakukan vaksinasi kepada warga saat pertama kali pengungkapan kasus, pada 18 Mei 2021 lalu.

Saat ini, CHS hanya dimintai keterangan sebagai saksi bersama delapan saksi lainnya yang telah diperiksa oleh Dit Reskrimum Polda Sumut.

“Kepada tenaga vaksinator, kita belum menemukan adanya unsur keterlibatan bahwa dia melakukan tindak pidana selain dia hanya melakukan vaksinasi,” kata Kapolda Sumut.

CHS sendiri mengaku dirinya baru tiga kali menjadi vaksinator di dua lokasi berbeda dalam kegiatan tersebut, yakni di Perumahan Jati Residence, Medan dan di Citra Land Bagya, Jakarta.

“Saya selaku vaksinator. Saya tiga kali melakukan –penyuntikan vaksinasi–. Tiga kali dilakukan di kawasan Jati Residence dan Citra Land Bagya,” ungkap CHS.

“Saya tidak dikasih uang, cuma terkadang setelah kegiatan dan kami tidak ada minta namun tiga atau dua hari kemudian dikasih uang capek,” timpal CHS kepada Kapolda Sumut ketika ditanya terkait pemberian uang dari para tersangka.

Keuntungan Hingga Rp271 Juta

Jual beli vaksin dilakukan dengan cara memberikan imbalan. Setelah memberikan imbalan berupa uang maka dilakukan proses vaksin kepada warga yang seharusnya belum berhak menerima.

Hasil pendalaman kasus, aktivitas vaksinasi ilegal telah dilaksanakan sebanyak 15 kali di beberapa lokasi dengan jumlah warga yang sudah divaksin lebih kurang 1.085 orang.

Adapun lokasi-lokasi pelaksanaannya, di antaranya enam kali di Perumahan Jati Residence, dua kali di Ruko The Great Arcade Kompleks Cemara Asri, tiga kali di Club House Citra Landa Bagya City masing-masing di Medan, dan Kompleks Puri Delta Mas, Jakarta.

Secara rinci, tujuh pelaksanaan, vaksin diperoleh dari tersangka IW. Delapan pelaksanaan lainnya, vaksin diperoleh dari tersangka KS.

Meski terbilang ilegal, semua masyarakat yang mengikuti kegiatan yang telah dilakukan sejak 15 April sampai 18 Mei 2021 itu mendapatkan sertifikat layaknya pelaksanaan vaksin legal.

“Karena kegiatan vaksinnya dilaporkan,” kata Kapolda Sumut.

Berdasarkan keterangan dari para tersangka, diketahui bahwa setiap warga yang ingin mendapatkan vaksin dalam kegiatan vaksinasi ilegal tersebut dikenakan biaya Rp250 ribu per orang.

Uang dari warga yang ingin divaksin secara ilegal itu, terlebih dahulu diserahkan kepada SW dan kemudian diteruskan ke para oknum dokter.

“Setelah itu teman-teman mengumpulkan dana-dana ke saya dan setelah selesai saya berikan ke dokter. –uangnya diserahkan– tunai dan non tunai. Biayanya Rp250 ribu per orang,” ungkap SW mengakui adanya aktivitas jual beli vaksin.

Bila dikalkulasi, biaya vaksinasi ilegal dikalikan jumlah warga yang ikut sebagai peserta, maka total keuntungan yang didapatkan para tersangka mencapai Rp271,25 juta.

Uang itu kemudian dibagi. Tersangka SW mendapatkan Rp30 ribu dari biaya vaksinasi Rp250 ribu per orang. Sehingga jika dikalikan dengan total seluruh peserta, maka SW mendapatkan Rp37,5 juta.

Selebihnya, uang Rp238,7 juta diberikan kepada IW, orang yang berperan mengambil vaksin dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumut.

“Awalnya saya serahkan semua ke dokter, namun dokter memberikan imbalan sebagai uang minyak dan beberapa uang capek segalanya,” terang SW lagi.

Usut Tuntas Oknum Lainnya yang Terlibat

Polda Sumut hingga kini masih berupa mencari dalang lainnya yang diduga terlibat dalam kegiatan vaksinasi ilegal tersebut.

Tidak hanya tempat lokasi vaksinasi ilegal saja, tim dari Dit Reskrimum Polda Sumut pun memeriksa Dinas Kesehatan Provinsi Sumut untuk mencari sejumlah barang bukti pendukung lainnya.

“Untuk menemukan apakah ada penyimpangan lain dalam proses pemberian vaksin tersebut kepada masyarakat,” kata Panca.

“Penyidik masih bekerja untuk menemukan siapa saja pihak yang tidak bertanggung jawab dalam memberikan vaksin ini,” tambahnya.

Barang bukti yang disita petugas kepolisian dalam kasus ini, yakni 13 botol Vaksin Sinovac. Empat botol di antaranya telah kosong dan sembilan masih berisi vaksin.

“Saat ini kita amankan vaksin tersebut untuk menjaga kualitasnya agar dapat digunakan oleh masyarakat yang berhak,” kata Panca.

Empat pelaku yang diduga melakukan suap jual beli vaksin Covid-19 dan telah ditetapkan sebagai tersangka, dalam kasus ini dijerat dengan pasal berbeda.

SW dikatakan Kapolda Sumut, dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a dan b dan/atau Pasal 13 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara, IW dan KS dikenakan Pasal 12 huruf a dab b dan/atau Pasal 5 ayat 2 dan/atau Pasal 11 undang-undang yang sama.

“Kepada para tersangka juga dikenakan Pasal 64 ayat 1 KUHP, yaitu perbuatan berlanjut serta Pasal 55 KUHP,” tegas Panca.

“Tersangka SH, dijerat dengan Pasal 372 dan 374 KUHP dan tidak menutup kemungkinan yang bersangkutan kita naikkan statusnya apabila cukup bukti untuk diterapkan pasal tindak pidana korupsi,” tambahnya.[]

Penulis: Muhammad

Pos terkait