Mapesa Ungkap Ironi IPAL: Jargon Kosong Kota Pusaka

  • Whatsapp

Rencana Pemerintah Aceh untuk melanjutkan proyek Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Gampong Pande terus menuai protes. Bahkan, Masyarakat Peduli Sejarah (Mapesa) menilai kebijakan tersebut merupakan tindakan amoral.

“Terlalu memaksakan kehendak,” kata Yusri Ramli selaku juru bicara Mapesa kepada readers.ID, Kamis (4/3/2021).

Seperti diketahui, pihak Pemko telah merencanakan pembangunan itu dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sejak 2012 lalu. Proyek tersebut sudah berjalan sejak 2015 dan terlaksana pada 2016.

Namun, dengan didapatinya sejumlah situs sejarah masa lampau di atas lahan pengerjaan proyek IPAL, masyarakat lantas melayangkan protes keras.

Kecaman juga datang dari kalangan pemerhati sejarah. Mereka memastikan lokasi proyek itu berada di kawan situs bersejarah Kesultanan Aceh Darussalam.

Proyek senilai Rp107,3 miliar di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) antara Gampong Jawa dan Gampong Pande, Banda Aceh itu akhirnya dihentikan pada September 2017 silam.

 

Namun, belakangan pemerintah berubah sikap. Pada 16 Februari 2021, Wali Kota Banda Aceh melayangkan surat kepada Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, menegaskan bahwa pembangunan IPAL yang sempat terbengkalai di Kota Banda Aceh itu akan dilanjutkan kembali.

Kali ini, Pemko berdalih hasil penelitian dari Yayasan Warisan Aceh Nusantara (Wansa) yang dinakhodai Husaini Ibrahim. Penelitian itu dijadikan dasar memutuskan kelanjutan proyek tersebut.

Konon kabarnya, Wansa telah melakukan pemetaan zonasi terhadap situs-situs bersejarah yang terdapat di kawasan itu. Begitu pun, pembangunan IPAL kabarnya berlanjut setelah ada kesepakatan antara pemerintah, warga setempat, Tim Arkeologi, TACB (Tim Ahli Cagar Budaya), BPCB (Badan Pelestarian Cagar Budaya) Aceh, Keuchik Gampong Pande, pewaris kerajaan dan para tokoh masyarakat.

Yusri Ramli sebagai ketua tim advokasi IPAL menyebut, sejak Aminullah Usman menjabat sebagai Wali Kota Banda Aceh tahun 2017, kasus pelanggaran terhadap situs cagar budaya mencuat, dengan temuan pembangunan IPAL tersebut. Di tahun itu juga tim Arkeologi Medan, Geofisika, BPCB Aceh, Mapesa, meneliti kasus cagar budaya IPAL.

Dari proses itu lahir dua laporan rekomendasi, yakni pro dan kontra terhadap pembangunan proyek yang bersumber dari pendanaan APBN itu.

Mapesa menyatakan tegas menolak pembangunan IPAL, sebab area proyek tersebut merupakan kawasan peninggalan sejarah dengan sebaran makam-makam yang memenuhi unsur cagar budaya.

“Mapesa menolak sebagai bentuk pelestarian situs cagar budaya Aceh. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT), dan IPAL selaku mega proyek percontohan seluruh Indonesia. Proyek ini dapat merendahkan sisi religi dan sisi historis masyarakat Aceh,” ungkap Yusri.

Ia juga menambahkan alasan lain, bahwa di sisi kiri dan kanan Krueng Aceh hingga saat ini diduga kuat merupakan kawasan padat situs cagar budaya yang belum selesai diteliti. Kawasan ini disebut sebagai landmark-nya Kerajaan Aceh Darussalam, dan kini jadi marka Provinsi Aceh, khususnya Kota Banda Aceh, yang dalam hal ini diyakini sebagai titik nol Kutaraja.

“TPA, IPLT, IPAL atau proyek yang mencelakai situ cagar budaya lainnya adalah tindakan amoral. Secara khusus bisa disimpulkan bahwa, IPAL tidak mengantongi izin Amdal (Analisis dampak lingkungan) cagar budaya,” tegas Yusri.

Ia mengaku amat menyesalkan pembangunan itu tetap berlanjut. Menurut amatan Mapesa, jauh sebelum IPAL dibangun, kawasan tersebut memang telah ditabalkan sebagai situs cagar budaya, masyarakat dan pemerintah dipastikan tahu mengenai hal ini.

Ia khawatir jika TPA, IPLT, dan IPAL terus berlanjut, maka kawasan sekitarnya akan menjadi kumuh, tertinggal, dan terbelakang. Hal itu berarti juga mengerdilkan kemegahan peradaban sejarah Aceh.

Untuk itu Yusri menyarankan, lebih baik Pemko Banda Aceh mencari lokasi lain yang tidak bersentuhan dengan situs cagar budaya. Karena pembangunan IPAL bisa mencederai slogan Kota Banda Aceh sebagai ‘Kota Pusaka’.

“Artinya sudah diwanti-wanti dalam membangun untuk tidak mencacati situs cagar budaya,” ketusnya.

Mengenai proses yang kadung bergulir beberapa pekan terakhir, Yusri mensinyalir tidak adanya koordinasi di internal pemerintah dalam kasus tersebut. Dalam artian, kata dia, pemerintah kota bersama PUPR harusnya berkoordinasi dengan BPCB Aceh dan TACB Kota Banda Aceh sebelum membangun instalasi tersebut.

Yusri juga menyindir, kelanjutan proyek IPAL tampak seperti hasrat ingin menuntaskan kekeliruan yang selama ini telanjur dilakukan. Baginya pemerintah jelas terlihat memaksakan kehendak.

“Mereka terkesan mengakui ketelanjuran membangun IPAL di atas situs cagar budaya, dan hendak menuntaskan kekeliruan hingga 100 persen, karena pengerjaan IPAL telah berjalan 70 persen.  Jelas, cagar budaya itu dilindungi undang-undang dan perlu perlakuan khusus. Maka, pemikiran Pemko Banda Aceh dan pihak yang mendukung pembangunan IPAL merupakan logika yang cacat,” tutup Yusri.[]

Penulis: Muhammad

Pos terkait