Menakar Masa Depan Hukum Lingkungan di Indonesia

  • Whatsapp

Insturmen hukum lingkungan sebenarnya memiliki peran penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Baik untuk menyelamatkan lingkungan hidup maupun memberantasan kemiskinan.

Prof. Emil Salim, Menteri Lingkungan Hidup 1978-1993; menyoroti gagasan awal gerakan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Dia merefleksikan keprihatinannya terhadap keadaan di Indonesia tahun 1970-an yang tidak hanya mengalami masalah kemiskinan tapi juga permasalahan lingkungan. Dari sinilah muncul gagasan bahwa semestinya embangunan
tidak hanya bertumpu pada ekonomi saja, melainkan juga isu sosial dan lingkungan.

“Pembangunan tidak hanya ekonomi saja tapi juga harus memberantas kemiskinan. Percuma
jika pendapatan tinggi tapi koefisien gini-nya tinggi, yang berarti masih banyak kesenjangan
terjadi. Pembangunan seharusnya adalah gabungan dari ekonomi (meningkatkan
kesejahteraan), sosial (memberantas kemiskinan), dan lingkungan (menyelamatkan alam)
dengan berubah dari resource exploitation ke resource enrichment),” kata Prof Emil Salim, Kamis (22/7/2021) lalu.

Prof. Emil Salim juga menekankan pentingnya upaya masyarakat sipil untuk menyelamatkan
lingkungan dan membangkitkan kembali semangat pembangunan berkelanjutan.

“Lingkungan tidak hanya untuk dibicarakan, dipidatokan, tapi dihidupi sebagai bagian dari
membangun tanah air yang sejahtera, makmur, dan berkelanjutan”, pungkasnya.

Mas Achmad Santosa, Pendiri ICEL sekaligus CEO Indonesia Ocean Justice Initiative mengemukakan, terkait perjalanan hukum lingkungan di Indonesia dari masa ke masa dan bagaimana perkembangan di tingkat global mempengaruhi pembaruan hukum lingkungan dalam negeri.

Dimulai dari GBHN 1973-1978 yang pertama kali memuat gagasan pembangunan berwasasan lingkungan, UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, dilanjutkan dengan diskursus global dari Brundtland Commission melalui laporannya, “Our Common Future” di tahun 1987 yang kemudian menelurkan konsep pembangunan berkelanjutan.

Diskursus tersebut mendorong Indonesia untuk menerbitkan UU No. 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tren baik ini dilanjutkan dengan pengakuan hak atas
lingkungan hidup dan ecological sustainable development dalam konstitusi melalui
amandemen tahun 2002, serta penerbitan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Namun sayangnya, ketentuan progresif yang telah dibangun saat ini perlahan mengalami regresi, utamanya pasca penerbitan UU Cipta Kerja,” kata Mas Achmad Santosa.

Berdasarkan tren tersebut, Mas Achmad Santosa kemudian menekankan pada pentingnya rethinking dan revisioning hukum lingkungan di Indonesia. Penyebabnya karena kondisi saat
ini justru memasuki era antroposen yang ditunjukkan dengan disrupsi manusia yang merusak sistem alam dalam skala global.

Kegagalan hukum lingkungan untuk menjaga keberlanjutan diperparah dengan miskonsepsi pemisahannya dengan tata kelola pemerintahan yang baik, demokrasi, supremasi hukum (rule of law), hingga HAM.

“Hukum lingkungan harus dapat memberdayakan negara, supaya negara juga dapat
memberdayakan rakyatnya. Indonesia saat ini belum mampu menerjemahkan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam peraturannya. Perlu adanya konsolidasi ide dan pemikiran, rethinking and revisioning hukum lingkungan di Indonesia,” ujarnya.

Deputi Direktur Program Indonesian Center For Environmental Law (ICEL), Grita Anindarini, melihat bagaimana perkembangan hukum lingkungan sektoral di Indonesia. Dia menggarisbawahi tren justru menunjukkan kemunduran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di berbagai
sektor.

Dimulai dari sektor penataan ruang, sektor kehutanan, hingga sektor tata kelola energi
dan pertambangan. Berbagai relaksasi instrumen perlindungan lingkungan hidup pada
kebijakan di tingkat sektoral justru menunjukkan bagaimana penguatan instrumen lingkungan hidup yang sejak lama telah dibangun saat ini mengalami regresi.

Lebih lanjut, Grita Anindarini menyampaikan bahwa tanpa adanya jaminan terhadap tiga akses, yaitu hak atas informasi, hak atas partisipasi, dan hak atas keadilan, maka tantangan
pembaruan hukum lingkungan di Indonesia akan semakin sulit.

Dia menilai, sekalipun berbagai peraturan perundang-undangan sektoral telah menjamin hak masyarakat untuk berpartisipasi dan mendapatkan informasi, namun dalam implementasi, pemenuhan hak ini masih menemui tantangan. Sebagai contoh, semakin sulitnya bagi masyarakat untuk mengakses dokumen lingkungan yang penting dan seharusnya dibuka ke publik seperti Amdal dan HGU, padahal proses hukum hingga berkekuatan hukum tetap telah ditempuh.

ICEL dalam diskusi virtual tersebut merekomendasi bahwa hukum lingkungan harus berorientasi pada pembangunan berkelanjutan untuk menjamin lingkungan dan bak-hak masyarakat.

Pembangunan berkelanjutan harus fokus kepada perlindungan lingkungan hidup, keadilan sosial dan pertumbuhan ekonomi yang berwawasan lingkungan. Prinsip pembangunan berkelanjutan harus diterjemahkan ke dalam norma-norma hukum yang
operasional.

Perlunya keterkaitan erat gerakan aktivisme dengan pendidikan akar rumput agar dapat menjangkau dan mendidik masyarakat yang lebih luas. Tidak cukup hanya aktivis lingkungan, kolaborasi juga perlu dibuka dengan pegiat sosial lainnya seperti HAM dan antikorupsi, serta dengan ahli maupun akademisi.

Perlunya memperkuat kerja sama yang efektif antara institusi negara dan pemerintahan maupun organisasi masyarakat sipil yang satu visi-misi dalam menjaga hukum lingkungan pada poros pembangunan berkelanjutan.

Penulis: Redaksi

Pos terkait