Praktisi Hukum Tegaskan Penerapan Qanun LKS Sudah Tepat

  • Whatsapp

Praktisi hukum sekaligus advokat, Nourman Hidayat menyampaikan, permasalahan yang saat ini terjadi di Bank Syariah Indonesia (BSI) bukanlah kesalahan dari Qanun Lembaga Keuangan Suariah (LKS ).

“Permasalahan di Bank Syariah yang ada di Aceh, khususnya di BSI, bukanlah soal qanun, apalagi menuding pemerintah dan anggota dewan sebagai biang masalahnya,” kata Nourman, pada Rabu (5/5/2021).

Pernyataan ini mengingat Qanun LKS menurutnya produk orisinal dan konstitusional Aceh yang prosedur serta tahapan-tahapan pembentukannya sudah memenuhi syarat formal.

Ia menjelaskan, proses pembentukan qanun ini dimulai dengan adanya usulan baik dari pemerintah maupun usulan inisiatif dewan.

Qanun selanjutnya masuk tahap pleno, dibahas dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menguji hingga sampai tahap konsultasi dengan kementerian terkait.

Setelah disepakati, Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 itu pun disahkan dalam sebuah rapat paripurna anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

Guna bisa persiapannya matang, diberikan waktu selama tiga tahun untuk penyesuaian. Terhitung sejak qanun tersebut disahkan.

“Tergiring Isu Liar”

Nourman mengatakan, Qanun LKS harus dikawal dari penggiringan isu liar. Sebab aturan ini buah dari beberapa peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) Nomor 11 tahun 2006 dan Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2014 tentang pokok-pokok syariat Islam.

“Perintah qanun ini jelas untuk membentuk Lembaga Keuangan Syariah. Dan jangan lupa UUPA sendiri terbentuk dari kegelisahan masyarakat Aceh yang merindukan Aceh ini bebas dari sistem riba dan menjalankan syariah islam secara utuh,” ujarnya.

“Prosesnya panjang. Dan itu sudah dilalui. Jika ada yang menuding pemerintah dan anggota DPRA yang harus bertanggung jawab, ini salah kaprah,” imbuhnya.

Qanun LKS juga sudah bisa diterapkan di kalangan pelaku usaha, dalam hal ini perbankan dan lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh.

Perbankan berorientasi profit dan mencatat keuntungan yang selalu fantastis, memungkinkan mampu membiayai persiapan, alih administrasi, dan teknologi menjadi lebih baik pasca konversi ke Syariah.

“Apalagi bank syariah lainnya di luar BSI masih kondusif dan tidak mengalami kendala,” kata Nourman.

Ia mengklaim ide untuk mengembalikan bank konvensional di Aceh adalah pemikiran yang mundur ke belakang dan lupa sejarah. Nourman meminta kepada Pemerintah Aceh, untuk tidak membuka kembali bank konvensional.

Oleh karena itu, semua pihak harus mendesak segera agar BSI tuntaskan permasalahan internal agar isu syariah tidak semakin liar.

Fenomena penolakan Qanun LKS ini digiring bukan lagi pada lembaganya, melainkan pada sistem syariahnya. Apalagi keyakinan kuat kita atas kisruh ini adanya tangan-tangan hitam yang bermain untuk merusak persepsi Syariah.

“Jika masyarakat mengalami kerugian dalam transaksi keuangannya karena gagal transfer atau delay atau uangnya raib, maka masyarakat dapat menggugat lembaga itu,” tutupnya.[]

Penulis: Muhammad

Pos terkait