Soal Iuran untuk Ramadan Fair, Ini Tanggapan Tokoh Subulussalam

  • Whatsapp

Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Subulussalam (AMPES) mengkritik kebijakan Wali Kota Subulussalam yang meminta iuran ke setiap kepala satuan kerja perangkat kota (SKPK) sebesar Rp1 juta untuk penyelenggaraan Ramadan Fair 1442 Hijriah di kota tersebut.

“Kita khawatir ini akan membebani para kepala SKPK itu sendiri dan takutnya masyarakat menganggap ini adalah kegiatan yang dibuat oleh para kepala SKPK, bukan yang lain,” kata Ketua AMPES, Hasbi Bancin mengutip Pantau News, Rabu lalu (7/4/2021).

Menanggapi hal itu, salah satu tokoh muda Kota Subulussalam, Haekal Saniarjuna mengatakan, kritik AMPES dinilai tendensius mengingat Ramadan Fair merupakan kegiatan bersama yang butuh kolaborasi.

Haekal yang juga alumnus Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) itu menjelaskan, ada tiga elemen penting bila pemerintah melakukan aktualisasi sebuah kebijakan, yakni political will (kemauan politik), mengerti teknis dan kapasitas administrasi.

“Ini kan hanya masalah teknis. Sebenarnya di zaman sekarang, tidak cuma Subulussalam, di daerah lain sudah biasa melakukan hal seperti itu. Ada kolaborasi antara SKPK. Karena pemerintah kota ini satu kesatuan yang utuh, ya kalau bikin sebuah program itu kerja kolosal, kolaborasi,” kata Haekal kepada readers.ID, Sabtu (10/4/2021).

Mengingat adanya refocusing (pemusatan kembali) anggaran, menurut Haekal, wajar bila Wali Kota melakukan pemungutan iuran ke SKPK agar terselenggaranya kegiatan tersebut.

“Karena wali kota political will-nya di tengah keterbatasan bisa bikin Ramadan Fair, dia cari lah kemungkinan-kemungkinan yang bisa diusahakan, salah satunya kolaborasi antar SKPK untuk men-support penyelenggaraan kegiatan ini,” ujarnya.

Ia menekankan, “ini menjadi suatu hal yang wajar antara SKPK, karena di zaman sekarang ini kolaborasi merupakan satu hal yang penting. Makanya ketika kemudian kebijakan ini dikritik, kita melihat memang kritikan dari AMPES ini tendensius.” []

Penulis: Roni

Pos terkait